种卿忡
2019-05-22 04:25:13
2016年8月16日上午10:46发布
2016年8月16日上午11:41更新

Presiden Jokowi(tengah)dan Wakil Presiden Jusuf Kalla(keempat kanan)bersama para pimpinan tinggi lembaga negara berfoto bersama saat tiba untuk menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2016 di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta,pada 16 Agustus 2016. Foto oleh M Agung Rajasa /安塔拉

Presiden Jokowi(tengah)dan Wakil Presiden Jusuf Kalla(keempat kanan)bersama para pimpinan tinggi lembaga negara berfoto bersama saat tiba untuk menghadiri pembukaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2016 di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta,pada 16 Agustus 2016. Foto oleh M Agung Rajasa /安塔拉

雅加达,印度尼西亚 - Dalam Pidato Tahunan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR)Tahun 2016,Presiden Joko“Jokowi”Widodo menyoroti kinerja lembaga hukum。

“Kita bersyukur Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi,dan Komisi Yudisial terus menguatkan kinerjanya,”kata Jokowi di depan 445 anggota DPR / MPR yang hadir di Gedung Paripurna MPR,Selasa,16 Agustus。

Jokowi yang dalam pidato kenegaraannya lebih banyak melaporkan perkembangan negara lain di luar lembaga kepresidenan itu,menyampaikan bahwa produktivitas memutus perkara di Mahkamah Agung hingga akhir 2015 adalah yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung。

( )

“Sisa perkara hingga akhir tahun 2015 juga terendah dalam sejarah。 Ini berarti bahwa tunggakan perkara,secara konstan berhasil dikurangi,“kata Jokowi。

Dari sisi waktu,kata Jokowi,sekitar 12 ribu perkara atau 82 persen diputus oleh Mahkamah Agung sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan,yakni kurang dari tiga bulan。

Saat ini tidak kurang 1,8 juta putusan pengadilan dari tingkat pertama,sampai putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali tersedia pada situs Putusan Mahkamah Agung。

Sementara itu informasi tentang penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama,di tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dan Mahkamah Agung juga telah tersedia pada situs masing-masing pengadilan。

Dengan demikian,akses publik terhadap proses perkara di pengadilan semakin luas。 Selain itu,untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu maka dikembangkan database yang berbasis teknologi informasi。

Mahkamah Konstitusi memutus 151 perkara pilkada

Jokowi juga menyampaikan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan kinerja penanganan perkara yang konsisten dengan standar yang telah ditetapkan。 Pada kurun waktu Agustus 2015年hingga Juli 2016年telah menerima 244 permohonan perkara konstitusi。

Dari jumlah itu,92 perkara merupakan pengujian undang-undang,satu perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara(SKLN),dan 151 perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur,Bupati,dan Wali Kota。

Berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang,Mahkamah Konstitusi telah memberikan legal policy baru yang mengandung dimensi kepastian,kebenaran,dan keadilan konstitusi。

“Menyangkut perkara perselisihan pilkada serentak,Mahkamah Konstitusi telah memutus 151 perkara pemilihan Gubernur,Bupati,dan Wali Kota dari总计268 pilkada。 Ke depan,Mahkamah Konstitusi berinisiatif memperluas penerapan teknologi dalam mengadili dan memutus perkara,“kata Jokowi。

Mengenai Komisi Yudisial,Jokowi mengatakan bahwa lembaga ini telah berupaya keras menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran,martabat,dan perilaku hakim。 Salah satunya,dengan meningkatkan

kualitas seleksi Hakim Agung。

“Hingga semester pertama tahun 2016 telah dilakukan seleksi 5 calon Hakim Agung dan 2 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi。 Demikian pula penjatuhan sanksi tegas bagi para hakim yang melakukan pelanggaran terus ditegakkan,sebagai wujud komitmen Komisi Yudisial dalam mendukung reformasi peradilan dan membangun budaya hukum yang berwibawa,“ujar Jokowi。

Mengakhiri pidatonya,Jokowi mengajak pimpinan dan anggota lembaga negara untuk terus bersinergi dan mendengar kritik masyarakat,dan terus memperbaiki diri agar lembaga negara semakin dipercaya oleh rakyat。

Namun,pakar hukum tata negara,Refly Harun,mengkritisi pola Sidang Tahunan MPR。

“Ini Presiden justru bertindak sebagai juru bicara lembaga negara lain,dan bukannya melaporkan kinerja lembaga kepresidenan,”kata Refly,dalam perbincangan di stasiun MetroTV。

Pada pukul 14:00 WIB hari ini,Jokowi akan menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara(RAPBN)2017 di forum yang sama。

Teks lengkap pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2016 dapat 。 - Rappler.com