阮莛
2019-05-22 14:30:22
2016年8月11日下午1:47发布
2017年7月30日上午10:35更新

SOLUSI TERORISME。 Delegasi dari 23 negara berkumpul di Nusa Dua Bali untuk mencari solusi terhadap tindak terorisme di dunia。 Foto oleh Made Nagi / EPA

SOLUSI TERORISME。 Delegasi dari 23 negara berkumpul di Nusa Dua Bali untuk mencari solusi terhadap tindak terorisme di dunia。 Foto oleh Made Nagi / EPA

BALI,印度尼西亚 - Sebanyak 23 negara dan 3 organisasi internasional berkumpul di Nusa Dua,Bali untuk mencari solusi bagaimana mengatasi aksi teror yang semakin meluas di berbagai negara。 Pertemuan yang disebut国际反恐会议(IMCT)itu digelar pada Rabu,10 Agustus。

Acara dibuka oleh Menteri Koordinator bidang politik,hukum dan keamanan(Menkopolhukam),Wiranto dan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla。 Dalam sesi pertama,delegasi negara peserta memberikan pandangannya mengenai bagaimana cara yang pas untuk mengatasi terorisme。 Khususnya mencegah agar para teroris itu tidak memasuki wilayah negara lain dan menebar teror di sana。

Hasil pandangan itu kemudian dirangkum dalam pernyataan bersama yang disebut“Denpasar Statement”dan berisi 19 poin。 Denpasar声明dibagi menjadi 3 fokus utama yakni mengendalikan pergerakan teroris di wilayah perbatasan,strategi cara untuk mengatasi para pejuang asing dan langkah ke depan yang perlu diterapkan oleh negara peserta untuk menghentikan aksi terorisme。

Langkah yang disarankan untuk diterapkan berisi 4 poin yaitu:

1. Menegakan hukum,berbagi informasi dan data intelijen,pengendalian yang efektif terhadap area perbatasan,mencegah jaringan teroris dalam menggunakan teknologi siber termasuk berbagi informasi global melalui interpol

2. Mendorong PBB agar mengambil posisi sebagai pemimpin dan memainkan peranan yang lebih signifikan dalam mengatasi tindak terorisme,termasuk mencari solusi akar permasalahan

3. Melanjutkan finalisasi konvensi komprehensif mengenai terorisme internasional yang nantinya akan menjadi dasar hukum dalam mengatasi tindak terorisme internasional

4. Memperkuat pusat deradikalisasi yang sudah dimiliki di kawasan

Berikut isi lengkap Denpasar声明:

Saat memberikan keterangan pers,Wiranto mengatakan salah satu poin khusus yang disorot oleh delegasi dari negara peserta yakni mengenai pergerakan para teroris di wilayah perbatasan。 Menurut Wiranto,dengan banyaknya pemberian bebas visa dan tak perlu izin untuk melintasi suatu negara,justru semakin memudahkan pergerakan para teroris。

“Oleh sebab itu,kami sepakat untuk dilakukan pengawasan yang lebih ketat di wilayah perbatasan negara yang kerap dil​​alui oleh para teroris,”ujar Wiranto di Sofitel pada Rabu,10 Agustus。

Sementara,perwakilan dari PBB kata Wiranto menyarankan agar para negara-negara itu memiliki rencana aksi di tingkat nasional atau regional dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat。

“Dengan terlibatnya beragam tokoh masyarakat,maka kita bisa memperkirakan kapan kira-kira aksi terorisme itu dilakukan,”tutur pria yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI itu。

Sayangnya,Wiranto tidak memberikan penjelasan lebih detail mengenai langkah yang ditempuh oleh pemerintah dan negara peserta dalam memperketat penjagaan di titik masuk seperti pelabuhan,perbatasan darat dan bandara。 Dia hanya mengatakan itu sudah menjadi isu teknis yang akan dibahas lebih lanjut。

Pantau pejuang asing yang pulang

Sementara,dalam pandangan Direktur Institut Analisa Konflik dan Kebijakan(IPAC),Sidney Jones mengatakan fokus yang seharusnya mendapat perhatian yang tak kalah serius yakni mengatasi WNI yang dideportasi dari Turki karena diduga akan menyeberang ke Suriah。 Sidney berpendapat mereka bisa dijadikan semacam laboratorium untuk mengetahui dan memahami penyebab mereka tertarik dengan kelompok Islam Irak dan Suriah(ISIS)。

“Mereka bisa dijadikan tambang emas untuk memahami mengapa mereka memilih berangkat ke sana.Hal itu mudah dilakukan oleh pemerintah,karena hanya mereka yang memiliki data seperti identitas dan alamat para WNI yang dideportasi itu,”ujar Sidney yang ditemui Rappler pada Rabu,10 Agustus usai KTT IMCT berakhir。

Sayangnya,程序tersebut belum pernah dilakukan oleh pemerintah。 Justru saat menyampaikan pidato pembukaan IMCT,Wiranto lebih menekankan kepada ancaman para pelaku teror yang menggunakan metode'lone wolf'。

Dalam pandangan Sidney,ancaman lone wolf di Indonesia bisa saja ada,tetapi tidak sebesar dengan potensi dari orang-orang yang dideportasi dari Turki。

“Kalau kita melihat bagaimana jumlah peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1999,hanya ada 2 aksi lone wolf.Kalaupun ada beberapa aksi jihad yang hanya melibatkan satu orang,masih ada sel-sel di belakang atau satu kelompok yang mendukung pelaku,”katanya 。

Kecil kemungkinan metode lone wolf digunakan di Indonesia,karena di sini sangat mudah untuk membentuk kelompok。 Situasinya akan berbeda jika ada aturan keras yang melarang untuk membentuk satu kelompok tertentu seperti di Singapura atau Malaysia。

“Alhasil,orang akan lari mencari informasi melalui dunia maya dan menjadi radikal dari kegiatan itu.Sehingga,pada akhirnya mereka bergerak seorang diri,”tuturnya。

Selain itu,menurut Sidney,pemerintah juga harus menolong para WNI yang semula akan berangkat menyeberang ke Suriah,namun belum melakukan tindak teror。 Sebab,tak jarang ada WNI yang memang telah berniat eksodus ke Suriah sehingga menjual semua benda yang dia miliki。

“Ini kesempatan yang luar biasa bagi pemerintah untuk menolong mereka melalui insentif atau modal.Tidak apa-apa walau sedikit,tetapi yang terpenting mereka tidak lagi kembali ke jaringan radikal dan diajak menyatu dengan masyarakat,”katanya。 - Rappler.com