施兼富
2019-05-22 14:22:02
发布时间2016年8月4日下午4:11
更新时间:2016年8月4日下午4:11

Seorang aktivis berada di dalam tenda saat melakukan aksi menolak pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia,di Rembang,Jawa Tengah,pada 2 Agustus。 Foto oleh R Rekotomo / Antara

Seorang aktivis berada di dalam tenda saat melakukan aksi menolak pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia,di Rembang,Jawa Tengah,pada 2 Agustus。 Foto oleh R Rekotomo / Antara

雅加达,印度尼西亚 - Dalam pertemuan dengan 9 Kartini Kendeng,Presiden Joko“Jokowi”Widodo menjanjikan sejumlah langkah untuk ,pada Selasa,2 Agustus,lalu。

Sejak tahun lalu,masyarakat di Pegunungan Kendeng,Rembang,Jawa Tengah,menolak pembangunan pabrik semen dan eksploitasi kawasan gunung kapur di wilayah mereka。

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya telah menyiapkan rekomendasi untuk menindaklanjuti janji presiden。

“Kami siap merekomendasikan AMDAL baru untuk Kendeng,”kata Siti kepada Rappler,Kamis,4 Agustus。

Dalam pertemuan antara Jokowi dengan perwakilan masyarakat Kendeng,ada ,di antaranya perlu segera dibuat analisis daya dukung dan daya tampung Pegunungan Kendeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)。

Jokowi juga mengatakan bahwa pelaksanaan KLHS akan dikoordinir oleh Kantor Staf Kepresidenan(KSP),yang dipimpin oleh Teten Masduki,mengingat masalah di Kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah(meliputi 5 Kabupaten,1 Provinsi)。 Hal lainnya adalah dalam pelaksanaan KLHS nanti,Kementerian LHK bertindak sebagai Ketua Panitia Pengarah。

Menurut Siti,sebagai langkah awal,akan dipelajari apa yang menjadi pokok masalah( 首发 ),untuk nantinya dikembangkan jadi dasar kajian。

“Kemudian kami akan dalami faktor 压力 -nya diputuskan,yaitu kegiatan tambang untuk semen。 散文selanjutnya adalah menstrukturkan metoda dan kerangka berpikir agar saat dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif tidak lari kemana-mana,“kata Siti。

“Perwakilan masyarakat yang diterima Bapak Presiden berjanji mereka akan aktif berpartisipasi。”

Kementerian LHK telah memulai perhitungan daya dukung dan daya tampung wajib yang perlu dilakukan sebagai indikator assesment setiap skenario kebijakan。

“KSP kemudian dapat membuat opsi formatnya,apakah bentuknya nanti tertuang dalam Inpres,dimasukkan ke tata ruang daerah,atau ke bentuk lainnya。 Saya akan segera bertemu dengan Pak Teten,“ujar Siti。 -Rappler.com