胡母抢挖
2019-05-22 10:05:09
2016年7月29日上午1:47发布
更新时间2016年7月29日上午3:26

TOLAK EKSEKUSI MATI。 Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Hukuman Mati membentangkan spanduk saat berunjuk rasa menolak hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkotika Merry Utami,di Semarang,Jateng,Kamis,28 Juli。 Foto oleh R. Rekotomo / ANTARA

TOLAK EKSEKUSI MATI。 Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Hukuman Mati membentangkan spanduk saat berunjuk rasa menolak hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkotika Merry Utami,di Semarang,Jateng,Kamis,28 Juli。 Foto oleh R. Rekotomo / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Kejaksaan Agung akhirnya telah melakukan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkotika pada Jumat dini hari,29 Juli di Pulau Nusakambangan,Jawa Tengah。 Suara tembakan dari regu penembak terdengar memecah keheningan suasana di pulau yang dijuluki Alcatraz Indonesia itu。

Menurut Jaksa Muda Pidana Umum(Jampidum),Noor Rachmat dari 14 terpidana mati yang direncanakan dieksekusi,hanya 4 yang menghadapi regu tembak。 Salah satunya yang dikonfirmasi adalah Freddy Budiman。 Sisanya,merupakan warga asing yakni Seck Osmane asal Senegal,Michael Titus dan Humphrey Jefferson yang masing-masing berasal dari Nigeria。

[BACA: ]

散文eksekusi dilakukan di tengah cuaca hujan deras。 Sempat muncul谣言akibat faktor cuaca,pelaksaan eksekusi mati ditunda。 Hingga saat ini publik masih menunggu konfirmasi resmi dari otoritas berwenang mengenai soal eksekusi。

Ini merupakan eksekusi ketiga yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko“Jokowi”Widodo walaupun ditentang oleh organisasi pembela Hak Asasi Manusia(HAM)dan komunitas internasional。 Organisasi大赦国际(AI)menyuarakan penolakan hukuman mati karena beberapa di antara terpidana mati melalui proses peradilan yang tak sesuai dan belum mengajukan permohonan grasi ke Presiden。

“Beberapa mengklaim mereka telah menjadi korban penyiksaan atau perlakuan buruk selama masa penahanan di kepolisian。 Tujuannya,agar mereka'menakui'tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya,“ujar Wakil Direktur Kantor AI untuk kawasan Asia Tenggara dan Pasifik,Josef Benedict melalui keterangan tertulis yang diterima Rappler pada Rabu,Julio 27。

Sementara,3 Pelapor Khusus PBB mengatakan eksekusi mati yang tetap diberlakukan oleh Indonesia dianggap bertentangan dengan HAM internasional。 Menurut mereka,dalam hukum internasional negara-negara yang telah mempertahankan hukuman mati hanya mengenakan untuk tindak kejahatan paling serius yakni pembunuhan dengan sengaja。

“Kejahatan narkotika tidak memenuhi ambang batas ini,”ujar 3 pelapor khusus PBB yakni Christof Heyns pada eksekusi ekstrajudisial,Juan E. Mendez pada penyiksaan dan Monica Pinto pada independentnsi peradilan。

Salah satu terpidana mati Merry Utami sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi。 Isinya memohon keringanan hukuman dan meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat terhadap negara。

Sementara,anggota keluarga Michael Titus Igweh tetap menuntut keadilan dari pemerintah。

“Perjuangkan saya。 Saya merasa enggak bersalah,“ujar salah seorang anggota keluarga secara emosional menirukan ucapan Titus。

Permohonan untuk membatalkan hukuman mati juga disampaikan oleh Presiden ketiga,BJ Habibie。 Dalam surat yang dicuitkan oleh Direktur Organisasi Migrant Care,Anis Hidayah,Habibie menaruh perhatian untuk salah satu terpidana mati asal Pakistan,Zulfiqar Ali yang dilaporkan tak bersalah。

“Saya mengimbau kepada Bapak Presiden untuk meninjau atau mempertimbangkan kembali keputusan eksekusi tersebut。 Lebih dari 140 negara di dunia sudah menetapkan kebijakan moratorium terhadap hukuman mati,“tulis Habibie melalui suratnya。

Dia bahkan mempertanyakan efektivitas pemberlakuan hukuman tersebut dalam mengurangi peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal。

Tak melanggar aturan

Kementerian Luar Negeri mengatakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari penegakan hukum。 Apa yang dilakukan oleh pemerintah pun tidak bertentangan dengan rezim hukum internasional。

“Hukuman mati masih menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia,”tutur juru bicara Kemlu,Arrmanatha Nasir ketika memberikan keterangan pers di kantor kemlu pada Kamis,28 Juli。

Sebelum mereka dieksekusi,Arrmanatha mengatakan semua hak hukum terpidana mati sudah dipenuhi sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia。 Kemlu juga telah memberikan notifikasi kepada kedutaan negara asing di Jakarta mengenai warga mereka yang dieksekusi。

Pria yang akrab disapa Tata itu mengaku yakin pasca eksekusi,hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut tak akan terganggu。 Sebab,印度尼西亚tidak melakukan tebang pilih dalam散文eksekusi。

Di sisi lain,Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tidak yakin terhadap adanya klaim tindak penyiksaan yang dilakukan oleh aparat selama proses penahanan。

“Ketika orang menghadapi eksekusi mati kan apa pun bisa dia katakan。 Kami tidak serta merta percaya itu。 Yang kami inginkan supaya ada kepastian,setiap perkara itu harus ada akhirnya,“kata dia yang ditemui di Istana Negara。

Belum diketahui kapan keluarga akan menguburkan jenazah terpidana mati。 Pada tahun 2015年,印度尼西亚melakukan dua kali eksekusi mati。 6 terpidana mati dieksekusi pada tanggal 18 Januari 2015.Sebanyak 8 terpidana mati lainnya dieksekusi pada tanggal 2015年4月29日。

数据PBB menunjukkan印度尼西亚基尼menjadi negara paling aktif di kawasan亚洲Tenggara杨melakukan praktik hukuman mati。 - Rappler.com