召砷煅
2019-05-22 11:23:17
2016年7月18日下午2:30发布
2016年7月18日下午5:05更新
Petugas Rumah Sakit Harapan Bunda melakukan pendataan orang tua yang anaknya diduga mendapat vaksin palsu dari rumah sakit tersebut di Jakarta Timur,pada Jumat,15 Juli。 Kementerian Kesehatan dan Bareskrim Mabes Polri menyatakan sebanyak 14 rumah sakit yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan vaksin palsu。 Foto oleh Antara / Sigid Kurniawan

Petugas Rumah Sakit Harapan Bunda melakukan pendataan orang tua yang anaknya diduga mendapat vaksin palsu dari rumah sakit tersebut di Jakarta Timur,pada Jumat,15 Juli。 Kementerian Kesehatan dan Bareskrim Mabes Polri menyatakan sebanyak 14 rumah sakit yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera menggunakan vaksin palsu。 Foto oleh Antara / Sigid Kurniawan

雅加达,印度尼西亚 - Pemerintah mulai melakukan vaksinasi ulang terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban vaksin palsu pada Senin,18 Juli,di tengah desakan dari Ikatan Dokter Indonesia(IDI),Asosiasi Rumah Sakit Indonesia(ARSI),dan Persatuan Rumah Sakit Indonesia( PERSI)untuk menangkap aktor intelektual di belakang kasus tersebut。

“Kami minta Kemenkes dan Bareskrim tangkap aktor intelektualnya.Tenaga medis dalam undang-undang tidak menyebutkan bahwa dokter tidak diharuskan bertanggung jawab atas pasiennya.Tidak ada yang mengaitkan.Tapi terlepas dari itu,dokter harus membantu pasiennya,”kata Ketua Pengurus Besar IDI Ilham Oetama Marsis dalam konferensi pers bersama di PB-IDI di Jalan Sam Ratulangi,Menteng,Jakarta Pusat,pada Senin,Juli 18。

Ilham menilai Bareskrim harus menemukan pelaku di balik peredaran vaksin palsu。 Jangan tenaga medis,seperti dokter dan bidan,yang ditangkap。 Menurut dia,hal tersebut merusak citra profesi tenaga medis Indonesia。

Menurut Ilham,bukan hanya dokter sebagai tenaga medis yang disalahkan dalam peredaran vaksin palsu ini。 Menurut dia,pemerintah,dalam hal ini Kemenkes dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan(BPOM),juga harus bertanggung jawab karena tidak melakukan pengawasan secara ketat。

“Ini seperti Kemenkes melempar bola,dengan menyudutkan profesi dokter yang salah.Padahal pemerintah punya peran penting untuk menghindari kasus seperti ini terjadi,”kata Ilham。

Sementara itu,Presiden Joko“Jokowi”Widodo meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu hasil investigasi Kepolisian Indonesia dan Departemen Kesehatan。

“Saya ingin menyampaikan agar masyarakat tetap tenang karena peristiwa ini menyangkut waktu yang lama.Perlu kehati-hatian(dalam)penelusuran supaya yang dirugikan bisa kita tangani,”kata Jokowi ketika mengunjungi salah satu Puskesmas tempat vaksinasi ulang di Ciracas,Jakarta Timur pada Senin, 18 Juli。

“Saya datang ke sini(karena)ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar,mendapatkan penjelasan yang baik dari Puskesmas maupun dari kementerian dan Dinkes di DKI,”kata Jokowi。

Sedikitnya 167 orang di Ciracas telah didaftar untuk melakukan vaksinasi ulang tetapi hanya 36 orang yang datang ke Puskesmas pada hari ini。 Kebanyakan korban vaksin palsu di Ciracas,menurut Jokowi,adalah pasien seorang bidan yang sudah menjadi tersangka。

Bareskrim Polri telah menetapkan 23 tersangka,termasuk tiga orang dokter dan dua bidan。 Pada Kamis lalu,Kementerian Kesehatan mengumumkan 14 nama rumah sakit dan 8 bidan yang terlibat dalam pengedaran dan pemakaian vaksin palsu。

Menurut Jokowi,kasus vaksin palsu ini menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki tata kelola industri dan distribusi obat-obatan,termasuk vaksin。

Jokowi tidak menyampaikan seperti apa perbaikan yang akan dilakukan untuk proses distribusi obat-obatan di Indonesia。

Jangan主要hakim sendiri

Sementara itu,Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian mengatakan kasus penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap dokter dan fasilitas medis terkait vaksin palsu belakangan ini sudah melewati batas。

Dia meminta masyarakat tidak bertindak主要hakim sendiri karena印度尼西亚 merupakan negara hukum。

“Kalau mau protes pada manajemen itu,silakan.Tapi jangan gunakan inkonstitusional,kekerasan.Kalau cara kekerasan dilakukan,kami akan lakukan penegakan hukum,”ujar Tito di kantor PP Muhammadiyah,Menteng,Jakarta Pusat pada Senin,18 Juli。

Sementara itu,Tito mengharapkan agar masyarakat korban vaksin palsu melaporkan ke polisi dengan membawakan bukti-bukti yang ada。 Sebab,tidak semua dokter dan fasilitas medis menggunakan vaksin palsu。

“Gunakan jalur hukum misalnya menggugat.Dia(dokter)belum tentu tahu barang itu palsu atau tidak.Sepanjang disediakan rumah sakit ya,”tandasnya。

Seperti diketahui,sejumlah orang tua korban vaksin palsu bertindak anarkistis terhadap dokter dan beberapa fasilitas medis。 Sejauh ini,tindak anarkis terjadi di RS Harapan Bunda Jakarta Timur pada15 Juli,RSIA Mutiara Bunda Ciledug pada16 Juli,dan di RS Santa Elisabeth Bekasi pada16 Juli。 - Rappler.com

BACA JUGA: