祝昂
2019-05-22 02:38:07
2017年11月2日下午6:47发布
2017年11月2日下午6:47更新

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam“Breakfast Meeting”bertajuk Prospek Ekonomi Indonesia 2018 di Jakarta,Kamis(2/11)。 FOTO oleh Rosa Panggabean / ANTARA

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam“Breakfast Meeting”bertajuk Prospek Ekonomi Indonesia 2018 di Jakarta,Kamis(2/11)。 FOTO oleh Rosa Panggabean / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Mengapa pernyataan menteri terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta simpang-siur? Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan,itu tak lepas dari perbedaan suasana penyampaian informasi dan perkembangan media massa。

“Dulu,时代Pak Harto,sidang kabinet satu kali satu minggu,setiap hari Rabu。 Sesudah sidang,kita semua duduk mendengarkan Harmoko memberikan arahan bapak presiden,menurut petunjuk bapak presiden,petunjuknya seolah undang-undang karena memang sistem kenegaraan begitu sehingga tidak ada pandangan yang berbeda,karena semua keluar dari satu mulut,dari menteri penerangan,“kata Jusuf Kalla ,saat memberikan pidato dalam研讨会Prospek Ekonomi 2018 yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta,Kamis,2017年11月2日。

Dewasa ini,kata JK,dengan sistem pemerintahan otonomi,pusat sudah memberikan kekuasan ke daerah。 “Juga wartawan begitu banyak,di acara ini saja ada berapa kamera itu? Duapuluh,kali? Kadang semua menteri asal lewat langsung ditanyai,(menteri)tidak pernah berkoordinasi dengan menteri lain。 Atau belum dirapatkan。 Kadang menjawab berbeda dengan jawaban yang sama yang diberikan(menteri)di tempat lain,“ujar JK。

Wapres menjawab pertanyaan berkaitan dengan sikap pemerintah pusat terhadap reklamasi Pantai Utara雅加达。 Setelah dilantik,Gubernur Anies Baswedan terus ditagih janjinya untuk 。

Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan pernah mengatakan pemerintah putuskan lanjutkan reklamasi di Menurut Luhut,pihaknya menganggap tidak ditemukan masalah di sana。 Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku bingung dengan tujuan reklamasi di 。

“Soal reklamasi ini sisi hukumnya ada perbedaan-perbedaan。 Kita sarankan kembalikan masalah ke Gubernur DKI。 Karena dalam UU,​​soal pantai dan pulau ada di bawah kewenangan pemerintah daerah,“ujar JK。

Pesan JK adalah,“Tapi dengan satu catatan,bahwa tidak mungkin kita membongkar apa yang ada,jadi,solusinya bagaimana? Gubernur DKI berikan solusi,apa? Khususnya bagaimana solusi penggunaan dari apa yang sudah ada di situ,“kata JK,yang dalam Pilkada DKI lalu secara terbuka mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno。

Menurutnya,dengan adanya otonomi daerah,pusat memberikan pedoman umum。 Kekuasaan di daerah。

“Jadi kalau daerah memang kadang-kadang berbeda pandangan,di samping pikirannya atau ideologinya berbeda,ya menangkapnya juga begitu banyak,media begitu banyak,penafsiran juga banyak。 Zaman dulu cuma TVRI saja yang mengeluarkan(pernyataan)itu,“ujarnya。

- Rappler.com