艾郏因
2019-05-22 03:48:21
发布时间2016年6月10日上午8:32
更新时间2016年6月10日上午8:32

停止KEKERASAN SEKSUAL。 Aktivis dari berbagai komunitas perempuan anti kekerasan seksual di Aceh menggelar aksi solidaritas di Bundaran Simpang Lima,Banda Aceh,Rabu,11 Mei。 Foto oleh Ampelsa / Antara

停止KEKERASAN SEKSUAL。 Aktivis dari berbagai komunitas perempuan anti kekerasan seksual di Aceh menggelar aksi solidaritas di Bundaran Simpang Lima,Banda Aceh,Rabu,11 Mei。 Foto oleh Ampelsa / Antara

印度尼西亚雅加达 - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia(IDI)menolak dilibatkan sebagai eksekutor hukuman kebiri yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perppu)No。1 Tahun 2016 karena tidak sesuai dengan kode etik kedokteran。

“Ikatan Dokter Indonesia mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak,”kata Ketua Umum IDI,Ilham Oetama Marsis,di Jakarta,pada Kamis,9 Juni。

Namun,ia merasa keberatan dengan adanya sanksi tambahan berupa kebiri kimia yang mengarahkan dokter sebagai eksekutor sanksi。

Berdasarkan fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran(MKEK)排名第1的Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia,Ilham mengatakan agar pelaksanaannya tidak melibatkan dokter sebagai eksekutor。

Hal tersebut,menurutnya,juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia。

IDI sebaliknya mendorong keterlibatan dokter dalam hal rehabilitasi korban dan pelaku。 Rehabilitasi korban,menurut Ilham,menjadi prioritas utama guna mencegah dampak buruk dari trauma fisik dan psikis yang dialaminya。

“Rehabilitasi pelaku diperlukan untuk mencegah kejadian serupa dilakukan kembali yang mengakibatkan bertambahnya korban.Kedua,rehabilitasi membutuhkan penanganan komprehensif melibatkan berbagai disiplin ilmu,”katanya。

Kebiri kimia dinilai Ilham tidak menjamin berkurangnya hasrat dan potensi perilaku kekerasan seksual pelaku。

Oleh karena itu,IDI mengusulkan agar pemerintah mencari bentuk hukuman lain sebagai sanksi tambahan。 -Antara / Rappler.com

Baca laporan Rappler tentang hukuman kebiri: