余驸
2019-05-22 01:05:06
2017年10月31日上午11:14发布
2017年10月31日上午11:14更新

BERTEMU。 Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 27 Oktober。 Foto diambil dari akun @setkabgoid

BERTEMU。 Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 27 Oktober。 Foto diambil dari akun @setkabgoid

雅加达,印度尼西亚 - Partai Demokrat menepis谣言杨menyebut adanya tawaran dari kubu pemerintah terhadap partai berlambang bintang mercedes itu usai mendukung Perppu Ormas menjadi Undang-Undang。 Rumor terdengar Demokrat akan diberi jatah Menteri dalam kocok ulang kabinet nanti。

“Ke saya enggak ada tuh(tawaran dari pemerintah)。 Ke Partai Demokrat juga enggak ada(tawaran),“ujar Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan ketika ditemui di Wisma Demokrat pada Senin,30 Oktober。

Hinca menegaskan partainya tetap akan berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang。 Ia mengatakan sikap setuju Partai Demokrat terhadap pengesahan Perppu Ormas menjadi UU tidak ada sangkut pautnya dengan rumor tawaran masuk ke dalam kabinet Kerja di pemerintahan Presiden Joko Widodo。

“Kami peduli betul terhadap UU Ormas ini,sangat serius sampai-sampai Ketua Umumnya saat masih ada di Australia tetap memberikan pernyataan。 Sampai hari ini,kami akan tuntaskan(revisi UU Ormas kepada pemerintah)。 Jadi,tidak hanya sekedar menolak'yes'atau'no,“tutur dia。

Pada pekan ini kencang rumor yang mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono(AHY)yang akan masuk ke dalam kabinet。 Dari sana,membuka peluang bagi AHY untuk ikut terjun di pemilu tahun 2019。

Hinca双关语tidak menampik bahwa AHY memiliki kans yang bagus untuk menjadi pemimpin di masa mendatang。 Hal itu sudah ditunjukkan dari antusiasme yang besar dari publik。 Sebagai contoh,ketika ia memberikan kuliah umum di Sulawesi Selatan,publik menrespons dengan baik。

“Tetapi,biarkan ia berproses apa adanya。 Masih jauh。 Biarkan Mas AHY normal dan natural jalan ke daerah-daerah,karena permintaan di daerah untuk bisa bertemu termasuk tinggi,“kata dia。

Kedekatan Agus ke dalam lingkar pemerintahan sudah ditunjukkan ketika ia mendatangi Istana Negara dan bertemu Presiden Jokowi untuk meminta restu dibukanya lembaga think tank Yudhoyono Institute。 Bahkan,dalam pertemuan yang terjadi pada 10 Agustus lalu itu,ikut didamping putra sulung Jokowi,Gibran Rakabuming。

Gibran mengaku sudah lama ingin bisa bertemu dengan Agus。 Bahkan,ia ikut menyajikan mantan calon gubernur DKI itu makan siang berupa gudeng dan bubur lemu。 Kedua菜单itu,kata Gibran,dimasaknya secara khusus dari layanan katering yang ia punya。 (BACA: )

Selain itu,Jokowi pun sudah beberapa kali bertemu dengan SBY di Istana Negara。 Terakhir,pada 27 Oktober lalu,saat ia datang secara khusus untuk memberi masukan terkait Perppu Ormas kepada Jokowi。

Mantan Gubernur DKI itu turut mengundang SBY dan keluarga hadir dalam pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution pada 11月8日mendatang。 Apakah SBY dan Agus dipastikan hadir?

“Loh,itu kan bagus(hadir dalam pernikahan Kahiyang)。 Orang mendoakan dan memberikan berkat kok,tentu jika diundang harus datang。 Ini kan hanya undangan biasa untuk menyaksikan proses pernikahan dan bukan undangan politik。 Bahwa,nanti di situ mereka akan ada bisik-bisik lagi,itu akan kita tanyakan nanti,“tutur dia。

Partai Demokrat termasuk ke dalam enam partai lainnya yang mendukung agar Perppu Ormas menjadi UU Ormas nomor 2 tahun 2017.Namun,mereka memberikan dukungan dengan catatan bahwa akan ada revisi terhadap UU tersebut。 Salah satu poin yang mereka usulkan untuk direvisi yakni terkait pembubaran ormas yang harus melalui proses peradilan。

Dalam akun media sosialnya,SBY sempat mengatakan akan ada petisi politik seandainya janji pemerintah untuk merevisi UU itu tidak ditepati。

“Itu bukan mengancam ya。 媒体saja yang mengatakan jika petisi politik disebut mengancam。 Petisi itu maksudnya mengingatkan pemerintah bahwa ada'trust',sama-sama saling percaya。 Kalau janji mau merevisi,maka sama-sama harus melakukan。 Bola sudah kami tuntaskan,bola di sana sekarang yang harus dituntaskan,kalau tidak maka kami akan mengadakan petisi yang isinya tidak lagi mempercayai pemerintah karena sekdar mengobral janji-janji politik,“tutur dia。 - Rappler.com